Makalah Sejarah , tujuan dan sasaran ISPO

BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar belakang

            indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas areal lebih dari 7,5 juta hektar dengan sumber pendapatan dan lapangan kerja ± 4 juta kk terserap di on farm kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan sumber devisa dan pendapatan negara, pendapatan ekspor non migas (nilai ekspor minyak sawit lebih besar dari nilai ekspor hasil pertanian lainnya) devisa ekspor US 13,5 milyar di tahun 2009.

Manfaat pembangunan kelapa sawit yang lain terkait dengan pengembangan wilayah/penanggulangan kemiskinan, penyediaan pangan, minyak goreng, bahan baku energi (biofuel), mendorong pembangunan industri di dalam negeri serta penghasil minyak nabati paling efisien. Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak nabati dunia yang paling efisien dibandingkan minyak kedelai, bunga matahari, rapeseed, minyak kelapa, dll.

Menanggapi berbagai isu dan permasalahan perkebunan kelapa sawit maka pemerintah Indonesia memandang perlu disusunya sebuah pedomanIndonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) menjawab tuntutan untuk memproduksi minyak sawit berkelanjutan yang datang dari konsumen, industri, pembeli danstakeholder perkelapasawitan lainnya.berikut akan di bahas sejarah serta tujuan dan sasaran ISPO.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari pembuatan makalah  ini adalah;

1.      Untuk mrngetahui apa itu ISPO

2.      Untuk mengetahui sejatah ISPO

3.      Untuk mengetahui tujuan serta sasaran ISPO

4.      Untuk menambah wawasan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Sejarah ISPO

Dalam launching ISPO di Medan satu tahun yang lalu, pemerintah menekankan bahwa Sertifikasi ISPO bukanlah untuk mengganti/menyaingi Sertifikasi RSPO. Prinsip dan kriteria ISPO muncul sebagai inisiatif dari pemerintah

 Atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk perkebunan sawit harus dilakukan secara berkelanjutan (sustainable). Dalam hal terbitnya pedoman ISPO ini, Menteri Pertanian menyatakan hal ini sebagai amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3), UUD 1945, menyatakan bahwa : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.⁶⁵

Selanjutnya, ISPO juga diterbitkan sebagai upaya tindak lanjut dari latar belakang pembentukan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : “Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Lebih spesifik lagi, ISPO ini juga turut menjadi implementasi amanatdari Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa : “Pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan akan semakin meningkat”.

Secara garis besar, pedoman ISPO didasarkan 4 (empat) hal, yaitu :

1. Kepatuhan hukum;

2. Kelayakan usaha;

3. Pengelolaan lingkungan; dan

4. Hubungan sosial.

Hubungan sosial di atas, pada prinsipnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sistem perizinan dan manajemen perkebunan;

2. Penerapan pedoman teknis budi daya dan pengelolahan kelapa sawit;

3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

4. Tanggung-jawab terhadap pekerja;

5. Tanggung-jawab sosial dan komunitas;

6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan

7. Peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Ketujuh prinsip itu dirinci ke dalam 27 (dua puluh tujuh) kriteria dan 117 (seratus tujuh belas) indikator yang lengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Kewajiban Sertifikasi ISPO Bagi Perusahaan Perkebunan.

Pada banyak perkebunan negara dan swasta besar, pemenuhan terhadap prinsip tersebut sudah relatif memadai kecuali dalam beberapa kriteria, yaitu :

1. Mekanisme penanganan sengketa lahan dan kompensasi;

2. Mekanisme pemberian informasi;

3. Pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity);

4. Identifikasi kawasan yang mempunyai Nilai Konservasi Tinggi (NKT);

5. Mitigasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK);

6. Realisasi tanggung jawab sosial perusahaan.

Sedangkan untuk prinsip-prinsip lainnya hanya memerlukan perbaikan secara dokumentasi agar pemenuhan buktinya dapat ditunjukkan dan berlangsung konsisten.

Seperti juga sistem-sistem sertifikasi lainnya seperti ISO 90001, 140001, dan SMK3, tahapan yang harus dilakukan sebelum mengajukan sertifikasi yaitu perlu dilakukannya pembenahan di lingkungan internal perusahaan. Langkah-langkah yang dapat dilaksanakan adalah :

1. Melakukan pelatihan pemahaman prinsip dan kriteria ISPO kepada beberapa staf yang dipersiapkan sebagai Tim Internal;

2. Para personal yang terlatih melakukan analisa kesenjangan (gap analysis) untuk menguji tingkat pemenuhan perusahaan terhadap ISPO pada tahap awal;

3. Perusahaan melakukan perbaikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan; dan

4. Setelah perbaikan dianggap sudah memenuhi, perusahaan mengajukan sertifikasi kepada badan sertifikasi sesuai pilihannya.

Ruang lingkup yang akan disertifikasi adalah mencakup kebun dan industri Pabrik Kelapa Sawit (PKS) sendiri. Dalam hal perusahaan menerima TBS selain kebun sendiri, maka secara berkesinambungan Perusahaan berkewajiban untuk mensosialisasikan ISPO kepada para pemasok TBS tersebut. Masa sertifikat ISPO berlaku selama 5 (lima) tahun sebelum dilakukan penilaian ulang (re-assesment) dan

sekali dalam setahun dilakukan audit pengawasan (survailance). Akhirnya, yang menjadi kunci utama suksesnya implementasi ISPO ini adalah adanya komitmen dari pemilik/top manajemen perkebunan sampai dengan tingkatan terbawah dari suatu Perusahaan. Strategi tersebut di atas hanya bisa berjalan efektif jika pemilik/top manajemen mempunyai komitmen penuh untuk memenuhi ISPO. Atas hal ini, ke depannyaIndonesia dapat dengan bangga mengatakan kepada dunia bahwa semua minyak sawit Indonesia adalah minyak sawit lestari, perkebunan minyak sawit yang dikelola dengan mematuhi hukum, melaksanakan praktek perkebunan terbaik serta memperhatikan lingkungan dan sosial.

2. Tujuan dan sasaran ISPOAdapun Tujuan ISPO, antara lain :

1. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, memantapkan sikap dari bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global; dan

2. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup.

ISPO bersifat wajib serta setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini akan ditindak. ISPO bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kelapa sawit di pasar global. Dalam penerapannya, ISPO berupa sertifikasi perkebunan milik perusahaan besar baik swasta, BUMN maupun sertifikasi perkebunan rakyat.

2.Sasaran ISPOSasaran yang ingin ditempuh oleh Kementerian Pertanian adalah demi tercapainya pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁶⁷Di balik kewajiban penerapan sertifikasi ini terdapat tujuan mulia dari pemerintah, menurut Wirawan Leksono, Kepala Divisi Pemasaran PT. Sucofindo (Persero)yang menyatakan bahwa : “ISPO lahir dari keinginan dan komitmen Indonesia untuk memiliki sistem sendiri tentang prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup bagi perkebunan sawit”.⁶⁸Pengembangan kelapa sawit yang berkelanjutan, menurut Brundtland Report PBB, 1987, mengatakan bahwa : “Berarti proses pengembangan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”.⁶⁹Hal ini berarti, pengembangan kelapa sawit berkelanjutan mengacu kepada usaha dan manajemen Perusahaan yang wajib dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus dalam jangka panjang, tanpa harus merusak mengorbankan sumber daya yang sepatutnya dinikmati oleh generasi-generasi mendatang, dengan cara menggunakan sumber daya alam secara bijak dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, sosial, manajemen dan lingkugan.

Pedoman ISPO sebagai dasar dalam mendorong usaha perkebunan kelapa sawit adalah dengan mewajibkan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan, melindungi dan mempromosikan usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pasar.

Apabila dikaji lebih lanjut, ISPO dibuat hanyalah untuk menghalau kampanye negatif tentang kelapa sawit di Indonesia. Kampanye tersebut mengatakan bahwa kelapa sawit di Indonesia diproduksi dengan tidak lestari dan merusak lingkungan. Oleh karena itu, Menteri Pertanian beserta jajarannya membuat Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO).⁷¹Pertanyaan selanjutnya adalah mengapaISPO justru dikeluarkan setelah RSPO dikeluarkan. Hal ini tereksplisitkan bahwa ISPO adalah pengaturan ikutan dari RSPO.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

          Atas kesadaran/deklarasi bahwa pengelolaan sumber daya alam termasuk perkebunan sawit harus dilakukan secara berkelanjutan (sustainable). Dalam hal terbitnya pedoman ISPO ini, Menteri Pertanian menyatakan hal ini sebagai amanat konstitusi dalam Pasal 33 ayat (3), UUD 1945, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Perkebunan.

      Adapun Tujuan ISPO, antara lain :

1. Memposisikan pembangunan kelapa sawit sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi Indonesia, memantapkan sikap dari bangsa Indonesia untuk memproduksi minyak kelapa sawit berkelanjutan sesuai tuntutan masyarakat global; dan

2. Mendukung komitmen Indonesia dalam pelestarian Sumber Daya Alam dan fungsi lingkungan hidup.

            Sasaran yang ingin ditempuh oleh Kementerian Pertanian adalah demi tercapainya pengembangan kelapa sawit berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Sudrajat,Bambang (2009) “Menimbang Relevansi Sertifikasi RSPO”, Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Vol. 31, No. 6, 2009,  hal 10

Marpaung,H (2012) : “Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO”.Harian merdeka bisnis diterbitkan Selasa, 17 Juli 2012. 

Krisnamurthi,B (Juli 2012) “RSPO Bukan Satu-satunya Sistem Sawit Berkelanjutan”, Kantor Berita Antara,  diterbitkan Kamis, 20 Juli 2012.

 https://id.wikipedia.org.wiki/

Wahyudin, A. (2012, Juni 20). di akses pada januari 17, 2016, dari https://abunajmu.wordpress.com/2012/06/20/indonesian-suistainable-palm-oil-ispo/

 istem Sertifikasi, Penilaian Usaha Perkebunan Sebagai Prasyarat, Lampiran I, Peraturan Menteri No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil – ISPO).